Makalah Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan hal yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

Pada kenyataannya, belum ada satu prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim.

Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Alquran. Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui:

1. Penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Alquran dan Sunnah.

2. Meneliti karakter, kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal.

3. Merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal.

Sistem Ekonomi Islam dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi.

Penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah, karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah SWT dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya.

Konsekuensinya, sumber daya alam harus dikembangkan dengan cara yang menguntungkan semua manusia dari
semua generasi secara adil. Karena kepemilikan individu dinilai sakral dalam Islam, maka mekanisme pasar menjadi basis pertukaran harta, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang terbaik dan paling efisien.

Masyarakat didorong untuk tergerak mewujudkan kesejahteraan sosial bersama, material dan immaterial. Keadilan dan pembangunan menjadi insentif utama dalam perekonomian. Dorongan atau insentif konsumen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan material dan immaterial, disebut falah, akan melahirkan permintaan
barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen.

Dengan demikian, produsenpun tergerak untuk memproduksi produk yang mampu memberikan kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat, yaitu halal dan memberikan manfaat secara material dan immaterial.

Dalam sistem ekonomi Islam, peran kelembagaan sangatlah penting dalam mewujudkan falah secara bersama. Bukan hanya pelaku pasar, konsumen dan produsen, namun Islam menyadari akan pentingnya otoritas pengawasan pasar karena potensi perilaku amoral para pelaku ekonomi dan kegagalan pasar dalam mewujudkan falah.

Institusi itu dapat bersifat formal, seperti pasar, pemerintah, peraturan atau institusi legal lainnya, ataupun institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan dan agama.

Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal.

Kepemilikan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya.

Allah SWT menciptakan alam semesta bukan untuk diriNya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup
(wasilah al hayah) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah.

Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat.

Islam mengakui konsep tiga kepemilikan sekaligus untuk suatu barang. Artinya, kepemilikan individu diakui secara sah dan dilindungi, namun dalam kondisi tertentu negara atau masyarakat memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan.

Ada 3 (tiga) jenis hak milik yang diakui dan dilindungi dalam Islam, yaitu:

1. Hak milik individual (milkiyah fardhiah/private ownership).
2. Hak milik umum atau publik (milkiyah ‘ammah/public ownership).
3. Hak milik negara (milkiyah daulah/state ownership).

Individu diberikan kebebasan tinggi dan dilindungi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya, dengan syarat:

1. Cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran.

Namun, pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama.

Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum, sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.

Tetapi, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik berikut (An-Nabhani, 1996; Sulaiman, 1994, dan Sadr, 1992):

Fasilitas dan sarana umum. Sebenarnya, individu mungkin memiliki sarana ini namun berdampak pada potensi sengketa dalam masyarakat.

Contohnya adalah sarana komunikasi, transportasi umum, makanan ternak, sumber energi seperti
listrik dan api.

Bahan tambang yang relatif terbatas jumlahnya, seperti perak, besi, emas, dan tambang dari perut bumi.

Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual. Misalnya, jalan raya, masjid, atau fasilitas umum yang jika dimiliki individu dapat mengganggu pemanfaatan oleh individu lain.

Harta benda wakaf, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum.

Hak milik negara pada dasarnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah.

Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena pemerintah merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah SWT di muka bumi.

Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah.

Jika dibandingkan dengan ekonomi pasar dan sosial, konsep kepemilikan Islam dapat disingkat dalam tabel 2.1. berikut:

Tabel Konsep Kepemilikan Ekonomi Pasar,

Maslahat Sebagai Insentif Ekonomi

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada movitasi dan insentif setiap individu. Islam mengakui adanya insentif material ataupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi.

Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya,
kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat.

Insentif di dunia berwujud kepuasan psikis ataupun kemanfaatan bagi jiwa, pemenuhan kebutuhan akal, kebutuhan keluarga dan keturunan maupun insentif material.

Rasulullah SAW dan sahabat Abu Hurairah diceritakan mencintai kucing dan merawatnya dengan baik. Ini adalah contoh pemenuhan kebutuhan psikologis, kasih dan sayang terhadap binatang.

Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan thayyib adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah.

Kesemua insentif ini yang disebut sebagai maslahat.

Musyawarah Sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan

Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas yaitu pemerintah pusat dan agen ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan.

Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan ekonomi komando (command/planned
economies). Sebaliknya, dalam kapitalisme, pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial.

Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalam hal ini prinsip saling ridha sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input ataupun output.

Dalam aspek lainnya, misalnya ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis Alquran dan Sunah perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip desentralisasi, dengan didasarkan pada nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam.

Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai maslahat.

Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi dan Penyediaan Informasi

Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah).

Oleh karena itu, pasar bebas tidaklah cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut (individu, sosial, dan kesucian). Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama.

Ibnu Taymiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah “pasar yang adil”.

Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariat Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud.

Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada agen ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (citizenship) dalam upaya mencapai keadilan dan maslahat maksimum.

Demikianlah Makalah Sistem Ekonomi Islam yang kami sarikan dari Buku Digital Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah keluaran edukasi Bank Indonesia.

Share di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *