Makalah Sistem Ekonomi Pasar, Ekonomi Komando dan Ekonomi Islam

Makalah Sistem Ekonomi Pasar, Ekonomi Komando dan Ekonomi Islam

Meskipun secara umum permasalahan pokok ekonomi dinilai identik, namun cara penyelesaiannya dapat berbeda sesuai dengan paham atau pola pikir masyarakat.

Kaum kapitalis misalnya, menyelesaikan masalah konsumsi, produksi, dan distribusi melalui metode ”bersaing” karena didasarkan atas keyakinan bahwa setiap individu (baik rumah tangga ataupun produsen) adalah makhluk homo economicus, yang termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individual.

Keputusan mengenai “komoditas apakah yang akan dihasilkan” diserahkan sepenuhnya kepada kehendak masyarakat. Keputusan mengenai “siapakah, bagaimanakah, serta kapan memproduksi” juga diserahkan
sepenuhnya kepada masyarakat.

Tidak ada pihak tertentu, seperti pemerintah, yang disarankan turut campur dalam urusan alokasi dan produksi barang atau jasa.

Pada akhirnya pola kerja yang demikian akan melahirkan suatu sistem ekonomi pasar.

Apakah kemudian Ekonomi Islam akan melahirkan suatu sistem ekonomi yang baru?

Untuk itu, perlu dibahas terlebih dahulu tentang unsur-unsur pokok pembentuk suatu sistem ekonomi.

Unsur Pembentuk Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu hubungan jaringan organisasi (rumah tangga, produsen, dan pemerintah) dengan kerangka kerja dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian.

Suatu sistem ekonomi meliputi bagaimana output diproduksi dan dibagikan di antara anggota masyarakat, bagaimana insentif dan pengambilan keputusan dibuat, seberapa besar peran pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa, peran pasar dan pengawasannya, sistem legal dalam aspek kepemilikan aset, dan kepemilikan faktor produksi.

Menurut Gregory, Stuart (2003) elemen pokok dari suatu sistem ekonomi ada 4 (empat) yaitu:

1. Hak kepemilikan.
2. Mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi.
3. Metode pengambilan keputusan.
4. Sistem insentif bagi perilaku ekonomi.

Hak kepemilikan

Konsep mengenai hak milik, memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi.

Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (what), bagaimana (how), mengapa (why), serta untuk siapa (for whom) seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini.

Masalah hak milik berkaitan dengan pengakuan secara legal terhadap kepemilikan sumber daya maupun output dan batasan-batasannya. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada jenis hak milik tertentu, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara.

Mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi

Mekanisme penyediaan informasi terkait dengan penyediaan informasi ketersediaan pasokan barang, ketersediaan input, harga-harga barang input, dan juga informasi lain yang diperlukan oleh pelaku ekonomi.

Secara umum, mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi keputusan ekonomi dapat dilakukan menggunakan mekanisme pasar, perencanaan, atau juga tradisi setempat.

Metode pengambilan keputusan

Secara umum pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas pemerintah pusat dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan.

Dalam konteks perekonomian suatu negara sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana. Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme.

Pada sisi kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi, sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi atau yang disembut metode pengambilan keputusan desentralisasi.

Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas.

Sistem insentif bagi perilaku ekonomi

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sesuai kehendaknya tanpa perlu mempedulikan
nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepentingannya.

Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu.

Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyakbanyaknya.

Sebaliknya, dalam paham sosialisme kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan atau kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, namun baik insentif individu maupun insentif sosial seringkali diukur dari aspek material semata.

Kesejahteraan individu seringkali dimaknai dengan tingginya pendapatan dan daya beli individu. Disamping itu kesejahteraan sosial sering kali dimaknai oleh tingginya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Hal yang paling membedakan antarsistem ekonomi terletak pada peran relatif pasar dan pemerintah dalam menentukan barang atau jasa apa yang diproduksi, bagaimana mereka diproduksi, dan siapa yang mendapatkan hasil produksi.

Pembeda utama kedua terletak pada peran aspek moralitas dan keadilan dalam sistem ekonomi. Terdapat beberapa cara untuk mengklasifikasikan sistem ekonomi, salah satunya dengan membagi sistem ekonomi menjadi 3 (tiga), yaitu ekonomi pasar, ekonomi komando, dan ekonomi campuran.

Dua negara yang mempunyai sistem ekonomi yang sama belum tentu memiliki karakteristik sama. Banyak hal yang memengaruhi karakteristik ekonomi di suatu negara, di antaranya adalah pilihan ideologi, latar belakang sejarah
bangsa, dan kondisi keterbukaan negara.

Sebelum munculnya sistem ekonomi, kita telah mengenal ekonomi tradisional dimana sistem ini didominasi oleh sektor pertanian tanpa spesialisasi tenaga kerja.

Perekonomian banyak bergantung pada tradisi, adat istiadat, sumber daya alam, dan agama dalam memutuskan apa dan bagaimana barang atau jasa diproduksi dan didistribusikan, serta apa pekerjaan yang dipilih.

Komoditas, hewan, dan tanah masih banyak digunakan untuk menyimpan kekayaan, dan sistem barter masih sangat umum terjadi.

Sistem tradisional ini masih ada di beberapa pedalaman negara berkembang seperti India bagian selatan, Nepal, dan Kenya.

Demikianlah artikel mengenai Unsur Pembentuk Sistem Ekonomi yang kami sarikan dari Buku Digital Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah keluaran edukasi Bank Indonesia.

1. Sistem Ekonomi Pasar (Pure Market Economies)

Sistem ekonomi pasar atau kapitalis modern diilhami oleh pemikiran Adam Smith, penulis dua buku ternama yang berjudul:

The Wealth of Nations (lebih tepatnya berjudul: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) terbit tahun 1776, yang didahului oleh bukunya The Theory of Moral Sentiments yang terbit tahun 1759.

Ide dasarnya adalah bahwa mekanisme pasar bisa berjalan dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri, dan tidak memerlukan pengaturan, intervensi, dan regulasi dari pemerintah, dan bahkan intervensi pemerintah dapat memperburuk perekonomian.

Pemikiran Smith didasarkan atas pengamatan (yang pada dasarnya merupakan asumsi dasar) bahwa pelaku ekonomi adalah rasional, yaitu masing-masing menyadari dan memahami apa yang terbaik bagi dirinya dan mengetahui bagaimana cara mencapainya.

Setiap orang memiliki hak kepemilikan pribadi atas sumber daya maupun barang atau jasa. Ia juga memiliki kebebasan untuk menggunakan sesuatu yang dikuasainya sesuai cara yang ia inginkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Pemikiran dasar dari sistem ekonomi pasar adalah keyakinan bahwa hasil terbaik dalam perekonomian yaitu volume barang atau jasa maksimal dengan harga terendah akan diraih jika semua pelaku ekonomi, yaitu penjual dan pembeli, dapat bertindak secara bebas dan independen melalui mekanisme harga (persaingan pasar).

2. Sistem Ekonomi Komando (Command/Planned Economies)

Sistem ekonomi komando atau terencana adalah kebalikan dari ekonomi pasar.

Dalam ekonomi komando, pemerintah pusat berperan membuat keputusan mengenai barang-barang yang diproduksi, yaitu keputusan yang akan dibuat oleh produsen dan konsumen individual dalam sistem pasar.

Dalam sistem ekonomi komando tidak ada hak kepemilikan pribadi. Properti dan sumber daya secara kolektif dimiliki oleh kelompok atau oleh negara.

Negara atau lembaga perencana menentukan output dari masingmasing sektor, baik sektor barang dan jasa. Mereka menentukan upah yang harus dibayar dan semua pendapatan yang harus dibayarkan kepada pemilik faktor produksi.

Untuk mendapatkan tingkat konsumsi (permintaan) yang ideal, perencanaan benarbenar dilakukan dari aspek mikro hingga makro contohnya jenis dan ukuran sepatu atau baju yang akan diproduksi.

Dalam ekonomi komando, pemerintah menentukan harga barang dan pendapatan konsumen. Dalam praktiknya, tidak ada perencanaan yang dapat memprediksi permintaan individu dengan tepat serta kekuatan gerakan permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga.

Perencana juga tidak dapat mendikte produsen tentang cara terbaik (paling efisien) dalam berproduksi. Sebaliknya, produsenlah yang memiliki dorongan mencari laba dan yang mengetahui teknologi dan biaya input relatif terbaik untuk menghasilkan output dengan kualitas terbaik dan biaya terendah.

3. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan hal yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

Pada kenyataannya, belum ada satu prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim.

Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Alquran. Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui:

1. Penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Alquran dan Sunnah.

2. Meneliti karakter, kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal.

3. Merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal.

Sistem Ekonomi Islam dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi.

Penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah, karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah SWT dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya.

Konsekuensinya, sumber daya alam harus dikembangkan dengan cara yang menguntungkan semua manusia dari
semua generasi secara adil. Karena kepemilikan individu dinilai sakral dalam Islam, maka mekanisme pasar menjadi basis pertukaran harta, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang terbaik dan paling efisien.

Masyarakat didorong untuk tergerak mewujudkan kesejahteraan sosial bersama, material dan immaterial. Keadilan dan pembangunan menjadi insentif utama dalam perekonomian. Dorongan atau insentif konsumen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan material dan immaterial, disebut falah, akan melahirkan permintaan
barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen.

Dengan demikian, produsenpun tergerak untuk memproduksi produk yang mampu memberikan kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat, yaitu halal dan memberikan manfaat secara material dan immaterial.

Dalam sistem ekonomi Islam, peran kelembagaan sangatlah penting dalam mewujudkan falah secara bersama. Bukan hanya pelaku pasar, konsumen dan produsen, namun Islam menyadari akan pentingnya otoritas pengawasan pasar karena potensi perilaku amoral para pelaku ekonomi dan kegagalan pasar dalam mewujudkan falah.

Institusi itu dapat bersifat formal, seperti pasar, pemerintah, peraturan atau institusi legal lainnya, ataupun institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan dan agama.

Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal.

a. Kepemilikan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya.

Allah SWT menciptakan alam semesta bukan untuk diriNya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup
(wasilah al hayah) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah.

Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat.

Islam mengakui konsep tiga kepemilikan sekaligus untuk suatu barang. Artinya, kepemilikan individu diakui secara sah dan dilindungi, namun dalam kondisi tertentu negara atau masyarakat memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan.

Ada 3 (tiga) jenis hak milik yang diakui dan dilindungi dalam Islam, yaitu:

1. Hak milik individual (milkiyah fardhiah/private ownership).
2. Hak milik umum atau publik (milkiyah ‘ammah/public ownership).
3. Hak milik negara (milkiyah daulah/state ownership).

Individu diberikan kebebasan tinggi dan dilindungi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya, dengan syarat:

1. Cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran.

Namun, pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama.

Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum, sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.

Tetapi, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik berikut (An-Nabhani, 1996; Sulaiman, 1994, dan Sadr, 1992):

Fasilitas dan sarana umum. Sebenarnya, individu mungkin memiliki sarana ini namun berdampak pada potensi sengketa dalam masyarakat.

Contohnya adalah sarana komunikasi, transportasi umum, makanan ternak, sumber energi seperti
listrik dan api.

Bahan tambang yang relatif terbatas jumlahnya, seperti perak, besi, emas, dan tambang dari perut bumi.

Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual. Misalnya, jalan raya, masjid, atau fasilitas umum yang jika dimiliki individu dapat mengganggu pemanfaatan oleh individu lain.

Harta benda wakaf, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum.

Hak milik negara pada dasarnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah.

Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena pemerintah merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah SWT di muka bumi.

Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah.

Jika dibandingkan dengan ekonomi pasar dan sosial, konsep kepemilikan Islam dapat disingkat dalam tabel 2.1. berikut:

Tabel Konsep Kepemilikan Ekonomi Pasar,

b. Maslahat Sebagai Insentif Ekonomi

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada movitasi dan insentif setiap individu. Islam mengakui adanya insentif material ataupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi.

Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya,
kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat.

Insentif di dunia berwujud kepuasan psikis ataupun kemanfaatan bagi jiwa, pemenuhan kebutuhan akal, kebutuhan keluarga dan keturunan maupun insentif material.

Rasulullah SAW dan sahabat Abu Hurairah diceritakan mencintai kucing dan merawatnya dengan baik. Ini adalah contoh pemenuhan kebutuhan psikologis, kasih dan sayang terhadap binatang.

Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan thayyib adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah.

Kesemua insentif ini yang disebut sebagai maslahat.

c. Musyawarah Sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan

Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas yaitu pemerintah pusat dan agen ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan.

Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan ekonomi komando (command/planned
economies). Sebaliknya, dalam kapitalisme, pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial.

Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalam hal ini prinsip saling ridha sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input ataupun output.

Dalam aspek lainnya, misalnya ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis Alquran dan Sunah perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip desentralisasi, dengan didasarkan pada nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam.

Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai maslahat.

d. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi dan Penyediaan Informasi

Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah).

Oleh karena itu, pasar bebas tidaklah cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut (individu, sosial, dan kesucian). Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama.

Ibnu Taymiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah “pasar yang adil”.

Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariat Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud.

Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada agen ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (citizenship) dalam upaya mencapai keadilan dan maslahat maksimum.

Demikianlah Makalah Sistem Ekonomi Pasar, Ekonomi Komando dan Ekonomi Islam yang kami sarikan dari Buku Digital Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah keluaran edukasi Bank Indonesia.

Share di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *